Komisi VI DPR mendukung pengembangan bandar udara di Provinsi Bali. Pasalnya, kapasitas serta fasilitasnya sudah tidak memadai lagi untuk menampung aktivitas penumpang dan arus barang (cargo) yang semakin meningkat.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima (F-PDI Perjuangan) saat pertemuan dengan jajaran Direksi Angkasa Pura I (Persero) Provinsi Bali, Jum’at (16/3) dalam rangka kunjungan spesifik Komisi VI DPR tentang Pengelolaan dan Pengembangan Bandar Udara oleh BUMN PT. Angkasa Pura I (Persero) di Provinsi Bali.

“Pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan agar sesuai dengan standar bandara kelas dunia,” ujar Bima.

Dia mengatakan, Pemerintah telah mencanangkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),  dimana salah satu strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengembangkan potensi ekonomi di koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional.  “Jadi Bali merupakan pintu gerbang kegiatan ekonomi utama pariwisata di Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2011 hampir 40 persen melalui Bali. Jadi Bandara Ngurah Rai, Bali merupakan pintu masuk utama yang mendapatkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara terbanyak dalam rangka peningkatan konektivitas untuk mendukung pengembangan ekonomi utama pariwisata melalui peningkatan kapasitas dan pelayanan Bandara Ngurah Rai, Bali.  

Pada kesempatan itu, ujar Bima, Komisi VI DPR berharap agar pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan perekonomian nasional umumnya, dan perekonomian di Provinsi Bali, serta dapat turut serta mensukseskan program MP3EI yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Menurutnya, semakin berkembangnya perekonomian suatu daerah/wilayah, maka kebutuhan pengembangan prasarana bandar udara sangat mendesak dan penting. Begitu juga permintaan akan angkutan udara semakin meningkat, dan jumlah penumpang setiap tahun akan meningkat pula. “Oleh karenanya, agar mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut, beberapa bandara Indonesia perlu diperluas secara signifikan,” jelasnya.

Bima menambahkan, bandar udara merupakan prasarana penting sektor perhubungan dalam mendukung kegiatan perekonomian di samping pelabuhan laut, sehingga merupakan tanggungjawab dan peran negara dalam membangun dan mengembangkan prasarana perhubungan untuk publik, termasuk bandar udara. Pengembangan bandar udara memerlukan adanya regulasi dan kebijakan negara yang tidak hanya mendorong kegiatan perekonomian, tetapi harus dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, tuturnya. Aria Bima memberikan contoh, seperti terpenuhinya kebutuhan dan kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan bandar udara yang dibangun dan dikelola oleh negara.

DPR juga berharap agar PT. Angkasa Pura I sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelayanan jasa navigasi penerbangan dan pengelolaan bandar udara dapat mencapai visinya menjadi perusahaan pengelola bandar udara kelas dunia yang memberikan manfaat dan nilai tambah kepada stakeholder.

Menurutnya, peningkatan fasilitas dan pelayanan kebandarudaraan akan berpengaruh signifikan terhadap program peningkatan daya saing nasional. Oleh karena itu, BUMN kebandarudaraan dalam menyelenggarakan usaha jasanya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan nilai investasi dan kenyamanan, tuturnya.

Sementara itu Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Bali, Tommy Soetomo menjelaskan, pembangunan terminal internaional dari 65.000 m2 menjadi 139.000 m2 untuk target penumpang 16 juta penumpang per tahun. Sedangkan pengembangan terminal domestik yang semula seluas 13.000 m2 akan didemolish menjadi apron, dan kegiatan terminal domestik akan menempati eks terminal internasional seluas 65.000 m2 dengan target penumpang 9,4 juta penumpang per tahun.

Untuk mempertahankan kualitas pelayanan atas lonjakan calon penumpang dan keluhan penumpang sehubungan dengan bandara yang sedang dilakukan saat ini PT. Angkasa Pura I melakukan antisipasi, antara lain salah satuhnya merenovasi terminal domestik dengan memperluas area ruang tunggu penumpang dan pengoperasian "buggy car" untuk penumpang lanjut usia, anak-anak, cacat dan orang sakit, paparnya.

Dia berharap, dengan adanya pengembangan bandara ini akan mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Bandara Ngurah Rai pada khususnya, dan wilayah Bali pada umumnya. Di samping itu, lanjutnya, PT. Angkasa Pura I melaksanakan program bina lingkungan atau ikut serta menyukseskan program Bedah Rumah bagi masyarakat miskin di wilayah Provinsi Bali, dan penyediaan prasarana sekolah yang lebih representatif di daerah Tuban Badung, Bali, jelasnya.

Kunjungan spesifik Komisi VI DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima (F-PDI Perjuangan) dan sejumlah anggota lintas fraksi yakni Ferarri Roemawi (F-PD), Eddy Kuntadi dan Hayani Isman Soetoyo (F-PG), Ecky Awal Mucharam (F-PKS), Iskandar D. Syaichu dan Mochammad Mahfudh (F-PPP), Edhy Prabowo (F-Partai Gerinda).(iw)/foto:iwan armanias/parle.